Labuha, AOE 2026, Pemkab Halmahera Selatan Jajaki Pengembangan Infrastruktur dan Investasi Kepelabuhanan
TANGERANG — Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memanfaatkan pelaksanaan APKASI Otonomi Expo (AOE) 2026 sebagai momentum untuk memperluas akses investasi dan membangun kemitraan strategis dalam pengembangan sektor kepelabuhanan.
Upaya tersebut dilakukan melalui forum Business & Partnership Matching yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Jumat (28/8/2026). Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melakukan penjajakan kerja sama dengan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) terkait peluang pengembangan infrastruktur, pengelolaan dan tata kelola kepelabuhanan di wilayah Halmahera Selatan.
Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muksin, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdiskusi dengan Wakil Ketua Umum ABUPI Bidang Organisasi dan Regulasi, Ariyanto Purboyo. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi peluang kerja sama dalam mendukung penguatan konektivitas laut dan sistem logistik daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Selatan, Nasir J. Koda, selaku Koordinator Tim APKASI Kabupaten Halmahera Selatan, menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam AOE 2026 tidak hanya diarahkan pada promosi potensi daerah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi membuka akses investasi dan kemitraan dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah mendorong pemerintah daerah untuk terus mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan melalui peningkatan investasi dan kerja sama dengan dunia usaha.
“Kita ingin keikutsertaan dalam expo ini tidak berhenti pada promosi potensi daerah, tetapi juga membuka akses investasi dan kemitraan. Di tengah keterbatasan fiskal, sinergi dengan dunia usaha dan investor menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan,” ujar Nasir.
Sebagai daerah kepulauan, sektor kepelabuhanan memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, distribusi barang dan orang, serta aktivitas perekonomian masyarakat. Halmahera Selatan memiliki sejumlah pelabuhan yang tersebar di berbagai wilayah kepulauan yang berpotensi dikembangkan sebagai simpul transportasi, logistik, perdagangan, perikanan dan pariwisata.
Dalam konteks tersebut, Pelabuhan Babang dan Pelabuhan Kupal menjadi bagian penting dalam penjajakan pengembangan infrastruktur kepelabuhanan di Halmahera Selatan.
Pelabuhan Babang memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas dan arus distribusi barang antarpulau, sementara Pelabuhan Kupal memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari sistem logistik daerah yang lebih terintegrasi dengan berbagai potensi ekonomi Halmahera Selatan.
Pengembangan infrastruktur dan tata kelola kedua pelabuhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat rantai pasok, mendukung efisiensi distribusi, serta membuka peluang pertumbuhan sektor perdagangan, perikanan, pertanian, pariwisata dan investasi.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memandang pengembangan kepelabuhanan tidak hanya sebagai pembangunan infrastruktur fisik, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun konektivitas dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kepulauan.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum ABUPI Bidang Organisasi dan Regulasi, Ariyanto Purboyo, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah peluang pengembangan sektor kepelabuhanan di Halmahera Selatan yang dapat dikaji lebih lanjut.
Menurutnya, Pelabuhan Kupal memiliki potensi yang cukup besar dengan dukungan aktivitas ekonomi dari sektor pertanian, perikanan, serta kawasan pertambangan nikel dan emas. Potensi tersebut dapat menjadi bagian dari pengembangan sistem logistik yang memberikan nilai tambah bagi daerah.
Untuk Pelabuhan Babang, peluang pengembangan dapat diarahkan melalui penataan dan perluasan kawasan serta peningkatan fasilitas pendukung kegiatan logistik, termasuk kemungkinan penyediaan area untuk mendukung aktivitas peti kemas.
Ariyanto juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan (BUP), investor dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pengembangan sektor kepelabuhanan.
Penguatan tata kelola dan manajemen pelabuhan, menurutnya, menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan fungsi komersial pelabuhan sekaligus mendukung efisiensi biaya logistik.
Penjajakan kerja sama melalui AOE 2026 menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam memperluas jejaring investasi dan mencari alternatif pembiayaan pembangunan di tengah tantangan fiskal daerah.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor dan berbagai pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berharap pengembangan sektor kepelabuhanan dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan.
Penguatan konektivitas laut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi, tetapi juga memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat, meningkatkan efisiensi logistik, memperluas akses pasar, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di berbagai wilayah Halmahera Selatan.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan akan terus membuka ruang komunikasi, investasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai bagian dari komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas antarpulau, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Diskominfo Hal-Sel)
