Pembangunan Pasar Tabrak Aturan Pemda Lakukan Penertiban


 

Labuha-Isu yang saat ini beredar tentang Pemerintahan Daerah Halmahera Selatan dalam hal ini  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mengobrak abrika jualan para pedagang di pasar Labuha tidaklah benar,  Hal itu disampaikan oleh Mujiburrahman selaku Juru bicara Pemerintah Daerah.  

Menurut Mujiburrahman Satpol PP hanya melakukan Sosialisasi dan pemahaman dengan baik serta memberikan waktu kepada para pedagang untuk mengamankan barang dagangannya kepasar Towukona yang sudah disiapkan Pemerintah.

“Tidak benar kalau Satpol PP datang mengobrak-abrik barang-barang milik pedagang, silahkan saja lihat video yang beredar. Ada oknum yang sengaja mengobrak abrik, mengamuk dan membuang barang barang milik pedagang. ,”terang Mujiburahman saat diwawancarai di Lobi Kantor Bupati, Selasa 25 Agustus 2020. 

Mujiburrahman juga menyampaikan bahwa Pembangunan pasar Labuha tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) RTRW  nomor 20 tahun 2012. Karena lokasi tersebut merupakan lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sehingga pada saat itu Pemerintah Desa Labuha melakukan permohonan tata ruang untuk Ijin Mendirikan Bangun (IMB) melalui sidang bersama Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)  menolak dan tidak mengijinkan tata ruang di Lokasi tersebut.

Namun pasar tersebut  lanjut Mujiburr tetap dibangun meskipun tidak mendapatkan ijin, dengan alasan kalau pihak dari desa dalam hal ini Kepala Desa serta BPD dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) telah melalukan musyawarah.

“Intinya pembangun tata ruang untuk Pasar ini jelas melanggar aturan, walaupun niatnya baik tetapi ini tabrak aturan, dan ini adalah Pidana,”paparnya

Kabag Protokoler Dan Komunikasi Pimpinan ini juga menghimbau kepada para pedagang agar mematuhi Peraturan Daerah untuk dapat menempati pasar yang sudah disiapkan. (DS)